[ Resensi Buku #3 ]
 |
| Sumber Foto: Pribadi |
Judul Buku : Mengenal Ilmu Politik
Penulis : Ikhsan Darmawan
Penerbit : PT.Kompas Media Nusantara
Tahun Terbit :
2015
Tebal Halaman :
206 Halaman
Resentator : Budi Setiawan
Sinopsis Buku :
“Politik”
pada dasarnya ada di dekat setiap manusia karena politik tidak hanya tentang
persoalan yang berkenaan dengan sedikit orang seperti tarik-menarik kepentingan
diantara para elit politik, tapi juga bersentuhan dengan hal paling kecil dan
dihadapi banyak (bahkan jutaan) orang di sebuah negara seperti naik atau
turunnya ongkos kendaraan umum. Kajian mengenai bagaimana dan mengapa sebuah
kebijakan dibuat oleh pemerintah dan siapa pihak yang diuntungkan atau
dirugikan (dalam konteks kepentingan) oleh sebuah kebijakan tersebut adalh
salah satu bagian yang dibahas dan diteliti di dalam ilmu politik.
Ilmu
politik sendiri ialah kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis tentang
politik. Sejarah kemunculan ilmu politik jika ditelusuri jauh ke masa lampau
berawal ketika ilmuwan Yunani bernama Plato mengahasilkan karya-karyanya yang
berjudul Republic, Statesma, dan Laws. Dalam karyanya tersebut ,
Plato mengajukan gagasan-gagasan tentang keadilan, political virtue, dan
macam-macam bentuk pemerintahan wilayah (polity). Selain Plato, juga ada
karya Aristoteles, politics, yang mengulas mengenai negara, manusia,
kesetaraan dan ketidakseataraan, kewarganegaraan, sistem politik, demokrasi ,
oligarki dan banyak hal lain.
Ilmu
politik memiliki sejumlah fokus yaitu diantaranya: a). Fokus pada kekuasaan,
b). Fokus pada institusi, c). Fokus pada proses kebijakan, d). Fokus pada
ideologi dan gerakan, e). Fokus pada hubungan internasional dan f). Fokus pada
perilaku politik. Politik sendiri menurut Andrew Heywood dan sejumlah ilmuwan
lain berasal dari bahasa Yunani yakni Polis, secara harfiah artinya adalah
negara-kota. Interpretasi mengenai kata politik tidak hanya soal “negara-kota”.
Hal ini dikarenakan kata “politik” itu sendiri pada dasarnya tidak bermakna
tunggal setidaknya ada empat interpretasi dari kata politik yakni; 1). Seni
mengelola pemerintahan 2). Kekuasaan 3). Konflik dan 4). Proses pembuatan
kebijakan.
Pemerintah
di negara manapun memegang peran yang penting dan strategis. Baik atau buruknya
sebuah pemerintah dalam mengelola kebijakan dan pemerintahannya menentukan baik
atau buruknya nasib banyak orang di negara tersebut. Apabila pemerintah di
negara tertentu tidak mempedulikan ragam kebebasan dan hak asasi manusia dengan
dalih menciptakan keteraturan, maka dampak yang dialami warga dari negara
tersebut adalah hilangnya banyak kebebasan serta jaminan hak asasi yang bagi
banyak pihak adalah hal yang mutlak dimiliki tiap orang saat ini.
Pemerintahan
(the goverment) sendiri diartikan sebagai proses kelembagaan dimana
keputusan kolektif dan biasanya mengikat dibuat. Pemerintah (goverment) berbeda
dengan pemerintahan (governance). Pemerintah mengacu kepada suatu
kelompok tertentu yang memiliki wewenang untuk mengelola kekuasaan selama
jangka waktu tertentu. Sedangkan pemerintahan ialah seluruh hal yang bertalian
dengan masalah dan urusan pemerintah. Austin Ranney membagi tipe pemerintahan menjadi
tiga berdasarkan letak kekuasaan untuk memerintah yaitu: 1). Otokrasi
(autocracy), pemerintahaan oleh satu orang 2). Oligarki (oligarchy),
pemerintahan oleh beberapa orang 3).Demokrasi (democracy), pemerintahan oleh
banyak orang.
Di
dalam ilmu politik terdapat konsep yang banyak dikenal, yaitu trias politica,
konsep trias politica berawal dari pemikiran bahwa kekuasaan
sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang atau lembaga saja. Hal ini
berkaitan dengan ungkapan Lord Acton yang menyebutkan, “power tends to
corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Artinya, kekuasaan cenderung
untuk korup atau menyeleweng, dan kekuasaan yang absolut pasti korup atau
menyeleweng. Trias politica itu sendiri artinya pembagian kekuasaan
kepada tiga lembaga kekuasaan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
Seorang
pembuat kebijakan tidak mungkin dapat juga menjalankan fungsi penerapan
kebijakan tersebut secara sekaligus dikarenakan pembuat kebijakan itu memiliki
spesialisasi fungsi dalam pembuat keputusan politik saja. Oleh sebab itu, maka
lembaga eksekutif memerlukan birokrasi. Secara etismologi, kata birokrasi
diambil dari dua kata yaitu “bureau” yang berarti meja dan “cracy”
yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, birokrasi dapat didefinisikan
sebagai seluruh unit yang berada di bawah lembaga eksekutif yang tugasnya membantu
lembaga eksekutif dalam penerapan kebijakan-kebijakan.
Di
dalam suatu negara yang mendukung sistem demokrasi misalnya, itu ada kaitanya
dengan faktor budaya politik yang berlaku di tempat tersebut. Budaya politik
adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertentu, diperoleh
melalui proses sosialisai, yang memengaruhi perilaku politik dalam sebuah
negara.
Komunikasi
politik, menurut Steven Foster, adalah cara dan implikasi dari dimana politisi berusaha untuk
mengomunikasikan pesan mereka untuk pemilih yang skeptis dan tidak terikat.
Dalam hal ini Foster menganggap bahwa komunikasi politik terjadi dalam
kaitannya dengan pemilu, ketika terdapat proses kampanya politik yang
melibatkan politisi dan pemilih. Sedangkan Opini publik dapat didefinisikan
sebagai kumpulan pendapat dari individu-individu di dalam sebuah negara tentang
suatu hal yang berkembang di masyarakat. Misalnya ada rencana kebijakan
pemerintah untuk membatasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Maka opini
publik dapat berupa opini dari masyarakat tertentu (biasanya berupa responden
survei) tentang usulan rencana kebijakan pembatasan distribusi BBM oleh
pemerintah. Opini masyarakat dapat berupa “setuju”,”tidak setuju”, atau mungkin
saja, “tidak tahu atau ragu-ragu”.
Di
samping itu dalam ilmu politik kita juga mengenal yang namanya partai politik,
kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kemudian untuk menegakkan prinsip
kedaulatan rakyat, maka warga negara harus tetap mempunyai akses untuk berpartisipasi
dalam pembuatan kebijakan, maka diperlukanlah partisipasi politik. Partisipasi
politik secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan
seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan yang
dilakukan pemerintah. Contohnya adalah warga negara membayar pajak kendaraan
bermotor. Membayar pajak adalah salah satu bentuk partisipasi politik.
Menggunakan hak pilih atau biasa disingkat dengan memilih (voting) adalah
salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam sebuah pemilihan umum.
Kehidupan
sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari ideologi politik baik itu ideologi
politik yang secara khusus menjadi dasar kehidupan bernegara dari sebuah
masyarakat maupun ideologi politik yang mewarnai dan saling berkompetisi satu sama
lain dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara. Ada banyak ideologi politik
di dunia ini diantaranya adalah: 1). Komunisme 2). Sosialisme 3). Fasisme 4).
Liberalisme dan 5). Demokrasi.
Kelebihan:
1.
Salah satu buku yang mencoba mengenalkan apa itu ilmu politik beserta isinya dengan bahasa yang sederhana.
2.
Memiliki ruang lingkup pembahasan yang cukup komprehensif dalam tataran
pengantar ilmu politik.
3. Terdapat
beberapa gambar ilustrasi yang secara proporsional di sajikan oleh penulis di
dalam buku.
4.
Layak dan cocok dibaca oleh para mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin
memperluas wawasan tentang dunia politik pada umumnya dan ilmu politik pada
khususnya.
Kekurangan:
1.
Meskipun secara akademis tulisan dalam buku ini dinilai ditulis dengan bahasa
sederhana namun masih ada beberapa kata yang susah dimengerti oleh masyarakat
awam yang semestinya ditulis juga arti katanya dalam lembar glosarium.
2.
Terdapat beberapa pernyataan dari beberapa ahli yang dikutip dengan bahasa
inggris namun tidak ditulis artinya yang memudahkan pembaca untuk memahami maknanya.
3.
Sedikit sekali contoh aplikasi dari ilmu politik tersebut yang mengambil subyek
dan obyek politik di Indonesia.
